RUANG politik kita akhir-akhir ini hanya disesaki oleh agenda tunggal, yakni isu ekonomi. Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berikut tim sukses mereka hanya riuh meniup terompet, bukan memainkan orkestra.Seolah-olah persoalan lainnya sudah selesai dan tidak ada lagi isu yang tingkat kegawatannya segenting agenda ekonomi. Juga sepertinya persoalan ekonomi tidak ada kaitannya sama sekali dengan agenda lainnya seperti sosial, budaya, lingkungan, keamanan.
Lebih parah lagi, genderang yang ditabuh bukanlah substansi ekonomi, melainkan debat wacana soal neoliberalisme dan kerakyatan yang mengawang-awang.
Padahal, isu pertahanan, diplomasi, kependudukan, juga kebudayaan tak kalah gawatnya untuk diperhatikan. Di tengah debat sengit tak berujung soal neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan, misalnya, diam-diam sudah sembilan kali kapal perang Malaysia melanggar perbatasan di Ambalat tanpa mampu dihalau.
Contoh lain, soal kependudukan yang sejak reformasi hanya sayup-sayup terdengar, kini semakin tak terdengar. Padahal, tiga tahun lalu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sudah memberikan alarm bahwa laju pertambahan penduduk di Indonesia sangat cepat dan membahayakan.
Apabila tidak ada intervensi dengan meningkatkan program keluarga berencana, ledakan penduduk niscaya tidak bisa dikendalikan lagi. BKKBN menghitung, bila setiap tahun ada setengah persen saja pasangan usia subur yang tidak menjalankan program pengendalian jumlah anak, diperkirakan pada 2015 jumlah warga negeri ini akan mencapai 300 juta jiwa.
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,6 juta jiwa per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran tersebut diperparah pola penyebaran penduduk yang tidak merata.
Situasi tersebut secara paralel akan membuat semakin sulit meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan pun akan kian sulit diberantas. Karena itu, mata rantai sebab akibat itu harus diputus dengan tidak memisahkan agenda kependudukan dengan agenda ekonomi.
Di bidang sosial budaya, hari-hari belakangan bangsa ini juga sedang dihadapkan pada persoalan serius menyangkut masa depan pluralisme bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi-aksi anarkistis yang mencederai kebinekaan bangsa dipertontonkan secara kasatmata.
Kaum minoritas dibuat ketakutan tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Seolah-olah telah terjadi pembiaran oleh negara atas tindakan antipluralisme tersebut.
Agenda-agenda tersebut tidak boleh dipandang remeh, untuk kemudian disingkirkan dengan alasan krisis ekonomi. Para capres dan cawapres beserta tim sukses harus berani mengagendakan hal-hal tersebut untuk diuji oleh rakyat.
Rakyat harus mendapatkan gambaran yang utuh mau ke manakah bangsa ini hendak dibawa oleh semua pasangan capres-cawapres itu. Rakyat harus pula punya kesempatan untuk menguji apakah calon pemimpin mereka mampu mengurai problem bangsa yang sangat kompleks itu dan mampu menyelesaikannya.
Jadi, buanglah jauh-jauh debat kusir yang hanya mau menang sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar